DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SEMARANG

  • bagi warga Kota Semarang umur 17 tahun lebih 1 hari segera lakukan perekaman KTP-el di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat
  • Disdukcapil Kota Semarang Mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Cepat, Mudah, Akurat dan Bebas Pungutan
  • Lebih dari satu KTP dapat Sanksi ! UU no.23/2006 tentang Adminduk pasal 97 : Pidana penjara maks. 2 Tahun dan/denda Rp. 25 Juta
  • pengurusan KTP Elektronik di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat dengan melampirkan fotocopy KK dan KTP/Akta Kelahiran
  • Urus pelayanan E-KTP,KK dan Akte Kelahiran/Kematian Sendiri

Catatan Penting Pembuatan Akta Kelahiran

Ditulis pada 21 Oktober 2014 Print Friendly and PDF

Saat ini anak umur 0 - 18 tahun  yang memiliki akte kelahiran baru mencapai 35 persen dari sekitar 80 juta anak, berarti masih ada 50 juta anak yang belum terlindungi identitasnya. Sedangkan anak usia bawah lima tahun (Balita) yang memiliki akte kelahiran juga baru mencapai 55 persen. Padahal akte kelahiran sangat penting dan merupakan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

 Untuk mempercepat kepemilikan akte kelahiran, delapan kementerian sepakat menandatangani Nota Kesepahaman   atau Memorandum of Undestanding (MoU). Penandatangan dilakukan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Luar Negeri, Marti Nata Legawa, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (diwakili), Menteri Kesehatan diwakili Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,   dr.  Budi Hardja, MPH, Menteri Agama (diwakili), Menteri Sosial,  Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pendidikan Nasional, Moh. Nuh dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari dengan disaksikan Menko Kesra H.R. Agung Laksono, di Jakarta 13/5/2011. Begitu hebat Pemerintah kita dalam menangani permasalahan kepemilikan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia sampai berbagai sudut  kementerian rela berbagi pikir, tenaga dan biaya demi tersuksesnya sebuah cita-cita (www.depkes.go.id)

Dari pengalaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, banyak ditemukan persepsi yang berbeda antara warga masyarakat dan Dinas mengenai syarat pengurusan Akta Kelahiran, misalkan :

  1. Fotocopi KTP

Kadangkala warga masyarakat menyertakan KTP hanya salah satu orang tua, lebih parah lagi menyertakan fotocopi KTP kedua orang tua tetapi salah satu atau keduanya sudah tidak berlaku lagi. Demikian persepsi yang berbeda kadang menyulitkan dan menjadi permasalahan tersendiri bagi kedua belah pihak yang berujung pada keterlambatan atau pencabutan proses pengurusan pendaftaran akta kelahiran.

Dispenduk capil Kota Semarang menghendaki fotocopi KTP adalah KTP yang masih berlaku dan terdiri dari kedua orang tua.

  1. Fotocopi KK

Kartu Keluarga atau KK yang dimaksud disini adalah KK yang telah ada nama bayi/anak yang akan dilaporkan/didaftarkan. Dimana disitu akan tertera NIK yang pastinya akan digunakan atau ditulis dalam akta kelahiran yang terbit nantinya.  Pemerintah mengharapkan 1(satu) orang akan mendapat 1(satu) NIK, jadi setiap warga akan berbeda NIK-nya satu sama lain walaupun kembar sekalipun.

Tetapi kadangkala warga masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda tentang persyaratan KK ini, ada yang langsung ke kantor Catatan Sipil sehingga proses pelaporan/perekaman data anak/bayi terabaikan berakibat anak/bayi tidak tercantum dalam KK. Ada juga yang masih salah data pelapor didalam KK sehingga pastinya proses pendaftaran akta kelahiran akan mengalami kendala/ditolak.

  1. Surat Kelahiran Asli dari dokter/bidan/RS

Orisinilitas adalah hal yang utama  tidak boleh ada coretan atau penghapusan/tip-ex dalam surat kelahiran asli ini, jangan sampai ada penggantian apapun. Tetapi kadangkala warga masyarakat yang berani mengubah sendiri data yang ada di dalam surat kelahiran ini, ada yang berpendapat kurang pas hari jawa/weton, atau memang dari dokter/bidan/RS yang salah. Sebaiknya jika terjadi kesalahan, diserahkan kembali ke pihak terkait untuk revisi ulang/diperbaiki. Atau kadangkala adalagi surat kelahiran asli yang belum di-stempel/disah-kan pihak terkait, hingga pastinya akan merepotkan pihak/pelapor ke persyaratan pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

  1. Tempat kelahiran

Ini kadangkala hal sepele tapi membuat bingung dan jengkel, pemohon/pelapor sudah mengisi blangko pendaftaran, data komplit sudah menunggu agak lama ternyata, si anak lahir tidak di kota A (misalkan) padahal data-data kedua orang tua semua ada di kota A tersebut. Ini yang perlu dipahami oleh setiap warga masyarakat yang akan mengurus akta kelahiran, bahwa Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan pada asas tempat kejadian. Jadi dimana dia dilahirkan disitulah dia dibuatkan akta kelahiran.

  1. Surat Nikah/Perkawinan

Surat nikah atau surat perkawinan seyogyanya sebelum diterima dan dibawa pulang ke rumah, sebaiknya dicek atau sesuai dengan data sesuai yang bersangkutan. Jika sesudah sesuai baru dibawa pulang hingga tidak terjadi kerumitan atau kesusahan dikemudian hari, kadangkala warga masyarakat menerima surat nikah tidak sesuai dengan akta kelahiran dari dirinya, hingga saat pembuatan akta kelahiran anaknya tidak sama/sesuai dengan keinginan kedua orangtuanya. Jadi jika terjadi kesalahan (nama di surat nikah/perkawinan tidak sesuai dengan akta kelahiran orangtua), sebaiknya diperbaiki dulu di KUA yang mengeluarkan (jika muslim) atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (jika non muslim). Jadi tidak menjadi kendala di dalam pengurusan akta kelahiran anak di kemudian hari.

 

Demikianlah sekelumit persyaratan pembuatan akta kelahiran umum, walaupun keliatan mudah dan gampang tetapi kadang ada kesalahpahaman yang terjadi antara warga masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana jika tidak langsung disikapi dan ditindaklanjuti akan menimbulkan rasa tidak puas, marah dan jengkel yang pastinya akan berujung pada semakin rendahnya mutu dan kualitas standar pelayanan prima yang telah dicanangkan pemerintah. (Judha-01)