DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SEMARANG

  • bagi warga Kota Semarang umur 17 tahun lebih 1 hari segera lakukan perekaman KTP-el di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat
  • Disdukcapil Kota Semarang Mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Cepat, Mudah, Akurat dan Bebas Pungutan
  • Lebih dari satu KTP dapat Sanksi ! UU no.23/2006 tentang Adminduk pasal 97 : Pidana penjara maks. 2 Tahun dan/denda Rp. 25 Juta
  • pengurusan KTP Elektronik di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat dengan melampirkan fotocopy KK dan KTP/Akta Kelahiran
  • Urus pelayanan E-KTP,KK dan Akte Kelahiran/Kematian Sendiri

ESENSI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SEMARANG

Ditulis pada 02 Desember 2015 Print Friendly and PDF


ESENSI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MEMBANTU MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN / KOTA

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sejahtera, maju dan mandiri, kesataraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Sedangkan pengertian dari tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebgai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, termasuk didalamya sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan.

Adapun maksud dari gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yaitu mendorong kesadaran untuk melaporkan kejadian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sesuai dengan tempat tinggal atau domisilinya.

Tujuan untuk memberikan wawasan yang sama tentang perlunya dokumen kependudukan dan kesamaan kegiatan untuk mendorong masyarakat mengenai perlunya kepemilikan suatu dokumen kependudukan.

Korelasi kegiatan dalam membantu dan mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan adalah melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi : fasilitasi dan pendampingan.

Penjabaran dari masing-masing kegiatan daiatas sebagai berikut : kegiatan penyuluhan dan sosialiasi melalui ceramah, simulasi dan sarasehan : kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi melalui posyandu, dara wisma, hari keluarga nasional dan hari kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK : kegiatan fasilitasi dan pendampingan melalui : mengkoordinir pengurus/kader, menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam tertib administrasi kependudukan, dan memantau cukupan kelengkapan dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Pelaksanaan pergerakan dan pemberdayaan keluarga dalam melaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan dai kabupaten/kota dapat membentuk tim kelompok kerja tertib administrasi kependudukan dengan susunan keanggotaan :

a.       Pembina                              : Bupati/ Walikota

b.      Penanggung jawab            : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

c.       Ketua                                    : Sekretaris Daerah

d.      Sekretaris                            : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e.      Anggota                               : Satuan Kerja Perangkat Derah Kabupaten/ Kota terkait dan   Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota

 

Tugas Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas :

a.       Menyusun program dan rencana kegiatan tertib administrasi kependudukan Kabupaten/Kota;

b.      Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait di Kabupten/Kota;

c.       Melakukan monitoring dan evaluasi di Kecamatan dan Kelurahan;

d.      Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan.

Dalam hal pembinaan, ketua umum tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melakukan pembinaan tertib administrasi kependudukan kepada ketua tim penggerak pemberdayan dan kesejahteraan keluarga Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan ketua tim pengerak pemeberdayaan dan kesejahteraan keluarga provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan kepada tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kabupaten/kota.

Akhirnya dalam hal pelaporan ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan kepada Bupati/Walikota dan Ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga provinsi dengan tembusan kepada ketua umum tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Ketua tim pengerak pemberdayaan dankesejahteraan provinsi melaporkan hasil pelaksaan kegiatan tertib administrasi kependudukan kepada Gubernur dan Ketua Umum Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Ketua umum tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. ( Lentera hati )