DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SEMARANG

  • bagi warga Kota Semarang umur 17 tahun lebih 1 hari segera lakukan perekaman KTP-el di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat
  • Disdukcapil Kota Semarang Mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui pemberian Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Cepat, Mudah, Akurat dan Bebas Pungutan
  • Lebih dari satu KTP dapat Sanksi ! UU no.23/2006 tentang Adminduk pasal 97 : Pidana penjara maks. 2 Tahun dan/denda Rp. 25 Juta
  • pengurusan KTP Elektronik di TPDK Disdukcapil yang ada di Kecamatan setempat dengan melampirkan fotocopy KK dan KTP/Akta Kelahiran
  • Urus pelayanan E-KTP,KK dan Akte Kelahiran/Kematian Sendiri

Informasi Serta Merta

Terakhir diperbarui : Tuesday, 24 September 2019 07:26:20 AM Print Friendly and PDF
Informasi Sertamerta
Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib mengumumkan informasi serta merta.  
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :  
1.      Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman,epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian  antariksa atau benda benda angkasa  
2.      Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industry atau teknologi, dampak industry, ledakan  nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.  
3.      Bencana social seperti kerusuhan social, konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror  
4.      Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular  
5.      Informasi tentang racun pada baan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau  
6.      Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik